Menjelang pemilihan presiden, kampanye mulai digembor-gemborkan. Tak peduli siapapun yang akan terpilih nanti, presiden memiliki kewajiban memimpin negara dengan baik, menyejahterakan rakyatnya, dan memajukan negara dengan cara yang lurus. Ada definisi raja atau pemimpin dalam Tipiṭaka yang mengatakan bahwa pemimpin adalah ia yang membuat orang lain bahagia dengan kebaikannya (dhammena pare rañjetīti rājā). Itu berarti pemimpin negara bukanlah seorang penguasa, melainkan pelaksana tugas demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
Dengan alasan itu, maka seorang calon presiden yang baik adalah ia yang berkampanye dengan cara yang baik. Kalau saat berkampanye saja sudah menempuh cara licik yang keji, sudah dipastikan bila terpilih ia juga akan menyalahgunakan jabatan. Korupsi dan kebobrokan lain yang terungkap adalah hasil dari penyalahgunaan jabatan.
Masyarakat yang cerdas bisa menilai calon pemimpin yang bakal ia pilih. Namun sayang, dunia ini tidak semudah itu. Kebaikan orang tidak bisa dinilai hanya dengan satu kebaikan. Kampanye hitam akan tetap terjadi karena kelemahan ini. Rata-rata para calon selama masa kampanye akan berlagak sebaik mungkin di mata publik, menunjukkan kedermawanan mereka dengan cara membantu, dan bahkan ada yang berlagak sok pahlawan. Memang drama politik tak bisa ditebak. Maka berhati-hatilah dalam memilih pemimpin.
